Pilarjateng.com, Rembang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rembang menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang, DPRD, serta TNI-Polri di ruang rapat paripurna DPRD Rembang, Senin (1/9).
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi dan pertanyaan terkait isu daerah, mulai dari insentif pajak bagi pejabat, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), progres pembangunan 150 hari kerja, hingga transparansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menanggapi hal itu, Bupati Rembang, Harno menegaskan bahwa kebijakan insentif pajak telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi.
Terkait PBB-P2, Bupati Harno memastikan selama masa kepemimpinannya belum pernah ada kenaikan tarif.
Jika ada penambahan pajak, lanjutnya, hal itu disebabkan adanya perubahan objek pajak seperti lahan kosong yang kemudian dibangun rumah atau usaha.
“Secara prinsip tidak ada kenaikan. Kalau ada warga yang merasa keberatan, bisa langsung dikomunikasikan dengan BPPKAD,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Bupati Harno juga memaparkan progres pembangunan sejak Maret–Agustus 2025, di antaranya perbaikan jalan rusak.
Menurutnya, pada Perubahan Anggaran 2025, Pemkab Rembang memperoleh tambahan Rp100 miliar untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
“Anggaran ini akan dipakai untuk iuran BPJS Kesehatan, pelunasan tunjangan guru dan insentif tenaga kesehatan, pembangunan Pasar Hewan Pamotan, pemasangan LPJU, perbaikan jalan, sekolah, hingga pembangunan embung. Progresnya akan terlihat hingga Desember nanti,” jelasnya.
Mengenai BUMD, Bupati Harno menegaskan akan mengevaluasinya secara ketat. Nantinya, seluruh BUMD ditargetkan sehat secara finansial pada 2026.
“Kalau masih ada yang tidak sehat, dalam setahun direksinya akan saya evaluasi. Contohnya PDAM, saya akan turun langsung karena kontribusinya masih belum optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua PMII Rembang, Zubairul Kamal, mengapresiasi jawaban yang disampaikan Bupati Harno. Pihaknya menyatakan siap mengawal jalannya pembangunan hingga akhir tahun.
Pemkab Rembang berharap pertemuan ini menjadi ruang diskusi sekaligus wujud keterbukaan pemerintah daerah bersama DPRD dan aparat TNI-Polri dalam menyikapi isu-isu publik.
