Pilarjateng.com, Wonosobo – Data merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Tanpa data yang akurat, kebijakan publik rentan tidak tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Gedung Sasana Adipura, Senin (24/11/2025).
“Hasil produk pembangunan harus menjunjung prinsipberkeadilan dan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat,tanpa terkecuali. Untuk itu, Perencanaan pembangunan harus didukung dengan ketersediaan data yang faktual dan mutakhir. Tanpa data yang valid, kebijakan yang kita buat ibarat berjalan tanpa arah,” ujarnya.
Afif juga menjelaskan bahwa BPS dalam waktu dekat akan melaksanakan hajat besar nasional, Sensus Ekonomi 2026. Yaitu, memotretkondisi dan struktur perekonomian secara menyeluruh, mencakup usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar.
“Sensus ekonomi bukan sekadar pendataan rutin, tetapi barometer kemajuan daerah. Melalui sensus ini, kita akan mengetahui peta lengkap aktivitas ekonomi non-pertanian di Kabupaten Wonosobo,” terang Afif.
Hasil sensus nantinya sangat bermanfaat bagi banyak pihak pemerintah, kalangan usaha, akademisi, hingga masyarakat luas terutama sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih presisi dan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya.
Beberapa isu strategis yang dapat dijawab melalui SE 2026 meliputi Daya saing usaha, Struktur dan level perekonomian daerah, Kontribusi UMKM, Perkembangan ekonomi digital & ekonomi hijau, Peluang usaha baru dan pemetaan target pasar.
Bupati juga menyoroti peran besar UMKM sebagai penyangga perekonomian lokal. Berdasarkan SE 2016, terdapat 120.163 unit usaha di Wonosobo, dengan 99,97% di antaranya merupakan usaha skala menengah, kecil, dan mikro.
Unit usaha terbesar berada pada sektor perdagangan besar dan eceran, yang menyumbang 44,21% jumlah usaha sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak, yakni 34,63%.
“Melalui sensus ekonomi 2026, kita ingin mengetahui apakah struktur ini masih sama atau sudah terjadi pergeseran ke sektor lain seperti akomodasi, konstruksi, atau jasa,” jelas Afif.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, sejalan dengan visi Kabupaten Wonosobo menuju ‘Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan’.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi atas peluncuran inovasi Satu Data Desa Wonosobo. Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah perencanaan pembangunan, mengingat desa merupakan subjek sekaligus objek pembangunan.
“Kami berharap desa mampu menjadi produsen data yang valid dan akurat, agar pembangunan yang direncanakan semakin presisi,” ujarnya.
Bupati mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, perangkat daerah, hingga unsur pemerintah desa untuk berperan aktif menyukseskan SE 2026, dengan memberikan data secara jujur.
“Keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh kejujuran dan keterbukaan masyarakat. Tidak perlu khawatir, karena kerahasiaan data dilindungi Undang-Undang, dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan pajak atau hal lain.” Pungkas Afif.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Wonosobo, Mustaqim, menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan lebih awal untuk membangun literasi masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya Sensus Ekonomi.
Pelaksanaan SE 2026 dijadwalkan pada Mei–Juli 2026, sehingga persiapan dilakukan sejak jauh hari. “Kami ingin masyarakat lebih siap dan memahami bahwa sensus ini sangat penting, sehingga saat petugas BPS datang, responnya lebih positif dan tidak ragu-ragu,” ungkap Mustaqim.
Melalui sosialisasi yang melibatkan seluruh Kepala Desa & Lurah se-Wonosobo, Para Camat, OPD terkait. Diharapkan masyarakat lebih mudah memahami bahwa statistik ada di mana saja dan penting dalam pengambilan kebijakan publik. “Kebijakan tanpa data adalah kebijakan yang absurd. Dengan data, keputusan lebih mengena dan tepat sasaran,”tegas Mustaqim.
Menurutnya, SE 2026 penting untuk memotret kondisi ekonomi Wonosobo dan Indonesia secara keseluruhan. Beberapa hal yang akan dipotret antara lain: Perubahan struktur sektor pertanian, industri, perdagangan, dan konstruksi. Pertumbuhan industri rumah tangga dan industri pengolahan. Perkembangan sektor-sektor strategis dalam RPJPN 2025–2045.
“Ini bukan sekadar pendataan BPS, tetapi milik Indonesia. Dasar transformasi ekonomi ke depan ditentukan oleh data Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPS juga Memberikan penghargaan bagi desa peserta Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) 2025. Desa terbaik program Desa Cantik 2025 di berikan kepada Desa Deroduwur Mojotengah, Desa Pungangan Mojotengah dan Desa Sukorejo Mojotengah. Adapun untuk Kategori Kecamatan diberikan kepada Kecamatan Mojotengah.
Selain itu, juga meluncurkan inovasi Satu Data Desa Wonosobo (SUDEWO), guna membantu pemerintah daerah mengambil kebijakan secara lebih detail dan berbasis data, sesuai arah kebijakan nasional.
