Pilarjateng.com, Demak – Kepolisian Resor Demak, Jawa Tengah, menggelar rapat koordinasi ketahanan pangan di Aula Wicaksana Laghawa, Selasa (14/4/2026). Forum lintas sektor ini menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari belum optimalnya pemanfaatan lahan hingga rendahnya serapan hasil panen oleh Bulog.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Demak, Muhammad Mathori, perwakilan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog Kancab Semarang, ADM KPH Semarang, serta sejumlah perbankan seperti BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN Cabang Demak.
Kapolres Demak, AKBP Arrizal Samelino Gandasaputra mengatakan, ketahanan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah, termasuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Menurut dia, fluktuasi harga dan kelangkaan bahan pokok berpotensi memicu gangguan sosial.
“Ketahanan pangan ini berkaitan langsung dengan stabilitas Kamtibmas. Karena itu, perlu langkah bersama agar potensi gangguan akibat persoalan pangan dapat diantisipasi,” ujar Kapolres.
Ia menjelaskan, program ketahanan pangan yang telah dijalankan sejak 2025 kini memasuki tahap penguatan pada 2026 dan menjadi prioritas nasional. Polres Demak, kata dia, turut berperan aktif dalam mendukung percepatan swasembada pangan, khususnya pada komoditas jagung.
Dalam evaluasi yang disampaikan, terdapat tiga persoalan utama di lapangan. Pertama, masih banyak lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Data menunjukkan, terdapat potensi lahan milik Polri sekitar 1.200 meter persegi, lahan pertanian sekitar 44,72 hektare, serta lahan berdasarkan data Dinas Pertanian mencapai sekitar 2.362 hektare.
Kedua, serapan hasil panen oleh Bulog yang masih rendah. Dari target 8.500 ton pada 2026, realisasi penyerapan baru mencapai 72 ton. Kondisi ini dinilai berdampak pada stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
Ketiga, keterbatasan akses permodalan bagi petani. Minimnya sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan fasilitas pembiayaan tersebut.
“Menghadapi kondisi ini, tidak bisa ditangani secara sektoral. Perlu kolaborasi semua pihak agar solusi yang diambil tepat dan berkelanjutan,” ucap Kapolres.
Melalui rakor tersebut, Polres Demak mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain optimalisasi lahan tidur, penguatan koordinasi dengan Bulog untuk meningkatkan serapan hasil panen, serta percepatan akses permodalan melalui KUR.
Selain itu, edukasi dan pendampingan kepada petani juga dinilai penting, terutama dalam pengelolaan pembiayaan dan penerapan teknologi pasca panen guna mengatasi kendala teknis, seperti pengeringan kadar air jagung.
Kapolres berharap, sinergi lintas sektor yang terbangun dalam rakor ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan produksi jagung sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Demak.
“Kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” ujarnya.
