Pilarjateng.com, Wonosobo – Tangis haru pecah di tengah pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2026). Bagi sebagian orang tua, hari itu bukan sekadar awal tahun ajaran baru, melainkan momentum lahirnya harapan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang anak-anak mereka meraih masa depan.
Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027 dihadiri Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Wakil Bupati Wonosobo Amir Husein, Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Pada tahun ajaran ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Wonosobo menerima 330 siswa. Sebanyak 270 siswa berasal dari Kabupaten Wonosobo yang terdiri atas 30 siswa jenjang SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA.
Selain itu terdapat 60 siswa dari Kabupaten Temanggung yang turut menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Dengan tambahan 100 siswa yang telah lebih dahulu mengikuti Sekolah Rakyat Rintisan pada tahun sebelumnya, jumlah peserta didik yang dilayani mencapai 430 anak.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan ikhtiar negara untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo itu tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga mengembalikan harapan bagi keluarga yang selama ini merasa tidak memiliki kesempatan menyekolahkan anak-anaknya.
“Sekolah Rakyat hadir untuk membangun harapan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Mereka yang tadinya merasa tidak punya harapan karena keterbatasan ekonomi, kini memiliki keyakinan bahwa anak-anak mereka tetap bisa bersekolah dan meraih cita-cita,” ujar Agus Jabo.
Ia menyebut Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Negara, kata dia, tidak menunggu, tetapi hadir menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar tetap memperoleh hak atas pendidikan.
Agus Jabo mengungkapkan, bahwa saat ini masih terdapat sekitar 4,1 juta anak Indonesia yang belum sekolah, tidak bersekolah, atau putus sekolah karena berbagai kendala, terutama faktor ekonomi. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah meningkatkan kapasitas Sekolah Rakyat permanen dari semula ditargetkan mampu menampung seribu siswa menjadi minimal dua ribu siswa per sekolah.
“Pak Presiden memerintahkan agar setiap Sekolah Rakyat mampu menampung lebih banyak anak. Karena masihsangat banyak anak Indonesia yang membutuhkan akses pendidikan dan tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya,” tegasnya.
Di hadapan para guru dan tenaga kependidikan, Agus Jabojuga berpesan agar seluruh siswa diperlakukan layaknya anak sendiri. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas harus berjalan beriringan dengan kasih sayang, kesabaran, dan pendampingan yang tulus.
Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Sosial RI, yang telah mempercayakan Wonosobo sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Afif menilai kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan, tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga.
“Ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama, bagaimana sebuah daerah dapat maju jika masih ada anak-anak yang terhambat meraih cita-citanya karena keterbatasan ekonomi. Jawabannya sederhana, negara harushadir. Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara tersebut,” kata Afif.
Ia menjelaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap program ini telah dimulai sejak tahun 2025 melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan di Balai Latihan Kerja Wonosobo yang melayani 100 peserta didik.
Kepercayaan menjadi lokasi Sekolah Rakyat permanen, menurutnya, merupakan amanah yang akan dijaga dengan menghadirkan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.
Afif juga menegaskan bahwa keberhasilan menghadirkan Sekolah Rakyat merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, pemerintah desa, pendamping sosial, tenaga pendidik, hingga masyarakat.
“Bagi kami, tugas tidak selesai ketika gedung sekolah berdiri. Tugas kami adalah memastikan sekolah ini benar-benar mampu mengubah kehidupan anak-anak yang dipercayakan kepada kita dan melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Di tengah suasana pembukaan MPLS, kisah haru datang dari Tri Murniyati, orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Sebagai orang tua tunggal yang menanggung lima anggota keluarga dengan penghasilan sekitar Rp700 ribu per bulan, Tri mengaku nyaris kehilangan harapan untuk dapat menyekolahkan anaknya hingga jenjang yang lebih tinggi.
Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa syukurnya karena putranya, Muhammad Daud, diterima di Sekolah Rakyat.
“Kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan semua pihak yang sudah menghadirkan Sekolah Rakyat. Melalui kesempatan ini, anak-anak kami yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap bisa meraih cita-cita dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tutur Tri sambil menahan tangis.
Bagi Tri, Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan pintu harapan agar anak-anaknya mampu mengubah nasib keluarga melalui pendidikan.
Harapan serupa juga disampaikan Turmudi, buruh tani dengan penghasilan tidak menentu yang kini dapat menyekolahkan anak pertamanya secara gratis di Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut sangat membantu keluarga kecil seperti dirinya yang selama ini kesulitan memenuhi biaya pendidikan.
“Sebagai rakyat kecil, saya merasa sangat terbantu. Semoga anak-anak kami bisa belajar dengan baik, menjadi pintar, dan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada orang tuanya,” ungkap Turmudi.
Kisah Tri dan Turmudi menjadi potret bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan pendidikan, melainkan ruang yang menghadirkan harapan baru bagi ribuan keluarga. Ketika negara hadir memastikan anak-anak tetap bersekolah, pendidikan tidak lagi menjadi privilese, melainkan hak yang benar-benar dapat diakses oleh semua warga negara Indonesi.
