Pilarjateng.com, Rembang – Anggota DPR RI, Edy Wuryanto, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang berjalan dengan baik. Penggunaan produk UMKM lokal dan penambahan fokus sasaran mulai Ibu Hamil, Ibu menyusui dan Balita non PAUD menjadi fokus tahun ini.
Hal itu disampaikannya saat sosialisasi program MBG bersama perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaku UMKM di salah satu gedung koperasi di Kecamatan Kragan, Selasa (17/2/2026).
Edy menekankan, ke depan program MBG harus fokus pada kelompok 3B. Menurutnya, kelompok tersebut merupakan kelompok rentan yang harus menjadi prioritas utama.
“Justru ini kelompok risiko yang harus kita jaga. Jangan sampai kekurangan gizi. Bagi ibu hamil, jika asupan gizinya kurang, maka ancaman stunting bisa muncul kembali,” tegasnya.
Selain memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, Edy juga menyoroti pentingnya aliran dana belanja dapur MBG yang berdampak langsung pada perekonomian lokal. Ia menilai perlu adanya pendampingan atau ‘makcomblang’ antara UMKM dan SPPG agar produk lokal terserap maksimal.
Ia bahkan menyarankan Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang memastikan produk UMKM lokal masuk dalam rantai pasok SPPG.
“Harus ada regulasi yang memproteksi. Kalau bahan baku sudah tersedia di Rembang, tidak boleh mencari dari luar daerah. Perlu MoU antara UMKM, petani, nelayan, BUMDes, koperasi dengan SPPG,” tandasnya.
Sementara itu, perwakilan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Bagus Anindito, menambahkan bahwa program MBG memang dirancang untuk memberdayakan UMKM lokal di sekitar SPPG.
“Pemanfaatan produk lokal menjadi prioritas. Bahan baku diutamakan dari sekitar terlebih dahulu agar menyerap produk-produk lokal yang ada,” jelasnya.
Terkait penerima manfaat 3B, ia mengacu pada Petunjuk Teknis Nomor 401 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tahun 2026, yang memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk ibu hamil saja, tercatat sekitar 8.000 penerima manfaat di Rembang
Data penerima manfaat diperoleh melalui koordinasi dengan dinas kesehatan dan posyandu di tiap kecamatan.
“Kami instruksikan koordinator wilayah berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan posyandu untuk mendapatkan data riil ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Data itu yang menjadi dasar penyaluran,” terangnya.
Bagus juga menyoroti besarnya peluang ekonomi bagi masyarakat. Kebutuhan bahan pokok seperti telur di satu SPPG bisa mencapai tonase tertentu setiap bulan. Jika UMKM belum mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, ia mendorong kolaborasi melalui koperasi.
“Kalau UMKM belum mampu, bisa dikumpulkan lewat koperasi untuk disalurkan ke SPPG. Prinsipnya, dari masyarakat kembali untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ia mencontohkan adanya BUMDes yang memiliki peternakan ayam petelur dan diproyeksikan menjadi pemasok kebutuhan telur bagi SPPG di wilayahnya. Selain itu, masyarakat yang memiliki lahan juga didorong menanam komoditas seperti buah-buahan untuk kemudian dijual ke SPPG.
“SPPG bisa membeli dengan harga terbaik untuk menampung hasil masyarakat. Ini peluang besar untuk meningkatkan ekonomi lokal,” pungkasnya.
