Pilarjateng.com, Magelang – Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menghadirkan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang pada Sabtu (18/4).
Kehadiran Menhan menjadi bagian dari upaya Lemhannas RI dalam memperkuat pemahaman pimpinan DPRD terhadap sistem pertahanan negara serta peran daerah dalam mendukung stabilitas nasional.
Dalam paparannya, Sjafrie menekankan bahwa penguatan pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga merupakan bagian dari sistem nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah.
Sjafrie menjelaskan bahwa strategi pertahanan Indonesia diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara melalui pendekatan defensif aktif, serta memastikan stabilitas nasional sebagai prasyarat pembangunan.
Sebagai implementasi konkret, pemerintah mendorong pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten sebagai bagian dari penguatan pertahanan daerah.
“Presiden memerintahkan kita untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia ditugaskan untuk membangun setiap batalyon menjaga satu kabupaten,” ujar Menteri Pertahanan.
Ia menyampaikan bahwa hingga tahun 2025 telah dibangun sekitar 150 batalyon, dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten di Indonesia atau sekitar 514 batalyon.
Keberadaan batalyon teritorial tersebut tidak hanya berfungsi dalam aspek pertahanan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan lingkungan sosial serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di daerah melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
Menhan juga menegaskan bahwa TNI berperan sebagai bagian dari sistem pengaman nasional (national safety belt) yang memastikan seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
- Melalui KPPD yang berlangsung pada 15 –19 April, Lemhannas RI mendorong pimpinan DPRD untuk memahami dan mengintegrasikan aspek pertahanan dalam kebijakan daerah, termasuk pemanfaatan satuan teritorial sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan di daerah.
