Pilarjateng.com, Wonosobo – Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan lintas sektor yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga menyentuh perbaikan kualitas hunian, pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan akurasi data sasaran.
Upaya tersebut menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo turun dari 13,34 persen pada 2025 menjadi 13,12 persen pada 2026. Jumlah penduduk miskin tercatat menjadi sekitar 104.670 jiwa, atau sekitar 1.620 jiwa berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Perbaikan juga terlihat pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, dengan kinerja penurunannya tercatat berada pada posisi nomor dua terbaik di Jawa Tengah. Penurunan kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil, sekaligus menggambarkan berkurangnya kesenjangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin.
Kondisi ini dapat menjadi indikasi bahwa berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan semakin mampu menjangkau kelompok sasaran, terutama program-program yang diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, serta bentuk perlindungan sosial lainnya. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menempatkan peningkatan kualitas hidup sebagai bagian penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Fokus intervensi diarahkan pada persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari kondisi hunian yang belum layak, keterbatasan akses pendidikan, sanitasi yang belum memadai, hingga masalah kesehatan dan gizi.
Sepanjang 2025, sejumlah intervensi telah dilakukan. Di sektor perumahan, sebanyak 1.001 unit rumah tidak layak huni ditangani untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Pada sektor pendidikan, 663 anak memperoleh dukungan beasiswa, sementara pembangunan IPAL dan sanitasi telah dimanfaatkan oleh 231 kepala keluarga.
Perlindungan sosial juga terus diperkuat. Sebanyak 5.368 jiwa menerima BLT Dana DBHCHT dan 1.995 pekerja memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Di sektor kesehatan, cakupan jaminan kesehatan mencapai 438.451 jiwa, dengan 83.413 jiwa di antaranya dibiayai melalui APBD Kabupaten Wonosobo.
Selain mengurangi beban pengeluaran masyarakat, Pemkab Wonosobo juga mulai memperkuat strategi peningkatan pendapatan keluarga miskin. Salah satunya melalui Program Kurda Maer, yang pada 2025 telah menjangkau 657 penerima. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil melalui skema subsidi bunga.
Arah pemberdayaan ekonomi juga diperkuat melalui pelatihan kerja yang semakin difokuskan kepada masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha. Program pelatihan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga mendorong tambahan pendapatan, tumbuhnya usaha mandiri, dan penguatan kemandirian ekonomi keluarga.
Ketepatan sasaran menjadi bagian penting dalam keseluruhan strategi tersebut. Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mendorong optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar kondisi masyarakat dapat dipetakan secara lebih akurat. Dalam materi pemerintah daerah, tercatat 47.180 keluarga atau 142.610 jiwa pada desil 1 DTSEN.
Pemerintah daerah menempatkan akurasi dan pembaruan data sebagai fondasi agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pendekatan berbasis data tersebut juga diperkuat melalui integrasi program antarperangkat daerah. Program pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, UMKM, ketenagakerjaan, dan pelayanan dasar diarahkan agar saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Di tingkat wilayah, camat didorong untuk memastikan pemerintah desa dan kelurahan menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pemerintah desa dipandang sebagai garda terdepan karena memiliki kedekatan dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Sementara di tingkat kabupaten, Setda dan Bappeda diarahkan untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan terintegrasi, saling menopang, dan memiliki sasaran yang jelas.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut harus terus diperkuat melalui kerja bersama dan kolaborasi berbagai pihak.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus memperkuat kolaborasi, menghadirkan program yang tepat sasaran, dan memastikan semakin banyak masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengambil peran dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
“Terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat Wonosobo yang telah bersama-sama mengambil peran. Mari terus bergerak, karena setiap langkah berarti untuk Wonosobo yang lebih sejahtera, adil, dan makmur,” ucapnya.
Upaya tersebut pada Selasa (27/10/2026) mendapat apresiasi di tingkat nasional melalui Mandaya Awards 2026, yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan.
Kabupaten Wonosobo meraih Mandaya Awards 2026 kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan.
Mandaya Awards merupakan bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kolaborasi, peningkatan kemandirian, serta percepatan pengentasan kemiskinan. Kegiatan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
“Alhamdulillah, Kabupaten Wonosobo meraih Mandaya Award 2026 sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan,” ungkap Bupati Afif.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap mencermati tantangan pemerataan pembangunan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Wonosobo tercatat sebesar 5,02 persen, sementara Gini Ratio meningkat dari sekitar 0,334 menjadi 0,375. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan agar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, Mandaya Awards 2026 tidak dipandang sebagai titik akhir. Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, penguatan pelayanan dasar, pemberdayaan UMKM, peningkatan kesempatan kerja, pembaruan data sasaran, serta integrasi program dari tingkat kabupaten hingga desa.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari turunnya angka statistik, tetapi harus benar-benar tercermin pada kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, kesempatan ekonomi yang semakin luas, serta pembangunan yang semakin adil dan inklusif.
Republik Indonesia di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan.
Kabupaten Wonosobo meraih Mandaya Awards 2026 kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan.
Mandaya Awards merupakan bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kolaborasi, peningkatan kemandirian, serta percepatan pengentasan kemiskinan. Kegiatan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Bupati Afif menyampaikan rasa syukur atas apresiasi tersebut. “Alhamdulillah, Kabupaten Wonosobo meraih Mandaya Award 2026 sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan.”
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap mencermati tantangan pemerataan pembangunan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Wonosobo tercatat sebesar 5,02 persen, sementara Gini Ratio meningkat dari sekitar 0,334 menjadi 0,375. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan agar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, Mandaya Awards 2026 tidak dipandang sebagai titik akhir. Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, penguatan pelayanan dasar, pemberdayaan UMKM, peningkatan kesempatan kerja, pembaruan data sasaran, serta integrasi program dari tingkat kabupaten hingga desa.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari turunnya angka statistik, tetapi harus benar-benar tercermin pada kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, kesempatan ekonomi yang semakin luas, serta pembangunan yang semakin adil dan inklusif.
