Pilarjateng.com, Semarang – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah menggelar Forum Komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan tema Strategi Penanganan Narkoba Secara Komprehensif di Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Aula Bhara Daksa Kantor BNNP Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025)
Acara yang berlangsung di Aula Bhara Daksa Kantor BNNP Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025) ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta perwakilan dari instansi pemerintahan se-Jawa Tengah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah dengan pendekatan kolaboratif berbasis Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Brigjen. Pol. Dr. H. Agus Rohmat, dalam paparannya menyampaikan bahwa permasalahan narkoba di Jawa Tengah masih menjadi ancaman serius. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya regulasi daerah yang kuat serta partisipasi masyarakat yang masih perlu dioptimalkan.
“Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penerbitan regulasi di tingkat kabupaten/kota yang lebih operasional. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utama dalam menangani permasalahan ini. Ini sejalan dengan visi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif,” ujar Kepala BNNP Jawa Tengah.
Kepala BNNP Jawa Tengah juga menegaskan pentingnya kerja sama dalam menciptakan sistem yang responsif dan efektif dalam menangani peredaran narkoba, yang selaras dengan agenda nasional Asta Cita Prabowo-Gibran, khususnya dalam aspek pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa, Kesbangpol Provinsi Jateng, Muslichah Setiasih, menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap mendukung penuh kebijakan P4GN melalui integrasi program di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami akan memastikan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda untuk berkembang tanpa ancaman narkoba,” ujarnya.
Sedangkan Kapolda Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir, menegaskan bahwa pada tahun 2024, adalah tahun golden penangkapan, dengan barang bukti yang naik signifikan, namun ternyata demand terus mengalami kenaikan. Menurutnya, pihak kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan tindakan tegas terhadap jaringan sindikat narkoba.
“Kami akan terus menggencarkan operasi pemberantasan dengan tidak hanya menargetkan bandar besar, tetapi juga memutus mata rantai distribusi narkoba di lingkungan masyarakat,” tegas ya.
“Kiranya juga stakeholder terkait dapat bersinergi untuk melakukan upaya pencegahan utamanya di usia produktif. Ini sejalan dengan agenda keamanan dan stabilitas nasional dalam Asta Cita,” imbuhnya.
Kemudian, Pangdam IV/Diponegoro, yang diwakili oleh Pabandya Pam Kodam IV/Diponegoro, Mayor Inf. Dendi Nurwidiyansyah menjelaskan bahwa Kodam IV Diponegoro telah membentuk satgas pemberantasan narkoba internal yang diketuai oleh Dandenpom untuk mengintensifkan pemberantasan narkoba.
“Kami dari Pomdam IV/Diponegoro siap bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan program akselerasi Asta Cita Prabowo Gibran,” tegasnya.
Sebagai hasil dari forum ini, seluruh peserta menyepakati beberapa langkah konkret, antara lain adanya penguatan regulasi daerah melalui penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang P4GN di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Selain itu juga sepakat dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat melalui program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan optimalisasi rehabilitasi berbasis komunitas agar penyalahguna narkoba dapat kembali produktif dan tidak mengalami stigma sosial.
Selain itu, juga akan dilakukan penindakan tegas terhadap jaringan sindikat narkoba yang beroperasi di Jawa Tengah melalui operasi gabungan antara BNN, Polri, dan TNI. Dengan forum ini, diharapkan kolaborasi antarinstansi dan elemen masyarakat semakin solid dalam mewujudkan Jawa Tengah yang bersih dari narkoba, sejalan dengan visi nasional dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
