Pilarjateng.com, Wonosobo – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengajak seluruh elemen masyarakat, utamanya pilar-pilar sosial Wonosobo, baik Pendamping PKH, Rehsos, TKSK, Tagana, PSM, Pordam, dan Karang Taruna, menjadi model strategi kolaboratif penurunan kemiskinan yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia.
Hal tersebut dikemukakannya saat melakukan kunjungan kerja di Wonosobo, dan berdialog langsung dengan para pilar sosial Kabupaten Wonosobo, di Pendopo Selatan, Minggu (1/6/2025),
Menurutnya, pilar sosial bukan sekadar pelaksana program, melainkan perpanjangan tangan negara di tingkat akar rumput yang mencerminkan kehadiran negara secara langsung. Oleh karena itu, peran aktif mereka sangat penting dalam sosialisasi, pendampingan, dan verifikasi program-program pengentasan kemiskinan, termasuk program unggulan seperti Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan tersebut Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi strategi konkret Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Bukan hanya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, tetapi juga sebagai sarana keadilan sosial.
“Datangi rumahnya, pastikan datanya, foto dandokumentasikan, ini bagian dari uji petik verifikasi lapangan. Kita harus punya data yang akurat agar intervensi lebih tepat sasaran,” pintanya.
Selain itu, pentingnya memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama intervensi sosial yang adil dan tepat. Ia mendorong setiap pilar sosial agar melakukan graduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahun, bukan hanya sebagai pencapaian administratif, melainkan sebagai tradisi pemberdayaan.
“Ukur keberhasilan bukan dari banyaknya bansos yang disalurkan, tapi dari berapa keluarga yang mandiri, kita dorong mereka dari penerima bantuan menjadi pelaku perubahan ekonomi,” tambahnya.
Pengentasan kemiskinan perlu dimulai dari data yang valid dan sinkron, serta perencanaan yang terintegrasi hingga implementasi dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI agar kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2026 dan kemiskinan umum turun di bawah 5% pada 2029.
Menteri berharap daerah mampu menerjemahkan visi nasional ini secara konkret di lapangan.
“Kolaborasi adalah kekuatan, setiap elemen harus bersinergi sesuai perannya, menghilangkan ego sektoral, dan bersatu untuk satu tujuan besar Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem. Mari kita bawa semangat dari dataran tinggi Wonosobo untuk menjangkau lembah-lembah kemiskinan yang masih tersembunyi,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat akurasi data dan mendukung program Sekolah Rakyat.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data sangat penting agar intervensi pembangunan, terutama untuk wilayah miskin ekstrem, bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Lutfi menambahkan, angka kemiskinan di Jateng per September 2024 masih di angka 9,58%. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan melalui integrasi program seperti bantuan sosial desa miskin, penanganan anak putus sekolah, hingga pembangunan rumah layak huni. Ia menekankan pentingnya sinergi, khususnya dalam hal penyamaan data dan pelibatan seluruh komponen masyarakat.
Senada dengan Lutfi, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pilar sosial di daerah.
“Kami di Pemkab Wonosobo sepenuhnya mendukung arahan Bapak Menteri Sosial, bahwan pilar-pilar sosial di Wonosobo adalah garda terdepan dalam memastikan tidak ada lagi warga kami yang tertinggal dalam layanan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Hal ini bukan hanya tentang angka kemiskinan tapi tentang keadilan sosial bagi seluruh warga,” tegas Afif.
