Pilarjateng.com, Wonosobo – Pemerintah Kabupaten Wonosobo mulai melaksanakan penegakan dan penertiban lapangan terhadap pemasangan tiang dan jaringan Fiber Optik (FO) yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang, Senin (1/12/2025).
Penertiban yang dipimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tersebut sebagai upaya menciptakan kota yang lebih tertata, aman, dan memiliki kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi.
Tahap awal, penertiban dilaksanakan di area Jalan T. Jogonegoro, dan akan berlanjut di titik-titik lain yang telah diidentifikasi.
Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardiyanto menyampaikan, penegakan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama pemutusan kabel FO, dilakukan pada tiang-tiang milik 8 ISP yang teridentifikasi belum berizin. Tiang-tiang tersebut sebelumnya telah dipasang stiker merah sebagai tanda pelanggaran.
Tahap kedua, pemotongan tiang FO. Jika ISP tidak memberikan respons atau tidak mengurus perizinan dalam waktu satu minggu setelah pemutusan kabel, Pemkab akan melakukan pemotongan/pencabutan tiang secara paksa.
“Penegakan ini melibatkan lintas perangkat daerah, yaitu dari DPMPTSP, Satpol PP, Diskominfo, Disperkimhub, Bagian Adbang, serta Kecamatan Wonosobo,” jelasnya.
DPUPR mencatat, terdapat 25 ISP yang memiliki jaringan di Kabupaten Wonosobo, dengan rincian: 15 ISP sudah memiliki NIB OSS, 8 ISP teridentifikasi namun belum berizin, 17 ISP belum terdata dan akan mengikuti pembinaan. Khusus Pembinaan 17 ISP tersebut dijadwalkan pada 28 November 2025 sebelum penegakan lanjutan dilakukan.
Nurudin menambahkan, potensi pendapatan daerah dari perizinan, retribusi, dan sewa lahan pemasangan tiang ISP mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Namun, hingga kini mayoritas ISP belum memenuhi kewajiban tersebut.
“Selama dua tahun kami melakukan pembinaan, sangat sedikit ISP yang mengurus izin atau membayar sewa tanah dan retribusi. Karena itu, hari ini kami terpaksa mengambil tindakan tegas,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa pemutusan kabel yang dilakukan hari ini merupakan peringatan pertama.
“Jika dalam satu minggu tidak ada tindak lanjut dari perusahaan, kami akan melakukan pemotongan tiang secara paksa di seluruh lokasi,” tegas
Nurudin.
Nurudin juga menegaskan bahwa penegakan ini tidak hanya soal pendapatan, tetapi terutama untuk menjamin kepastian hukum, menjamin keselamatan masyarakat, menjaga kerapian tata ruang kota, dan menegakkan regulasi secara adil untuk seluruh kalangan.
Ia juga menjelaskan, bahhwa kantor-kantor pemerintahan umumnya tidak terdampak penertiban, karena menggunakan jaringan milik Dinas Kominfo, yang sejak tahun lalu telah memenuhi seluruh perizinan.
“Kalau kita sebagai pelanggan telat sebulan saja, internet langsung diputus. Tapi mereka sudah kita ingatkan berbulan-bulan dan tetap tidak tertib. Hari ini mereka mengakui kesalahannya,” ujar Nurudin.
Sanksi akan diberikan berjenjang, semakin lama ISP menunda pengurusan izin, semakin tegas tindakan yang diberikan Pemkab. Pendataan akan terus diperbarui, dan titik-titik yang masih ditemukan pelanggaran akan menjadi prioritas penegakan selanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo menegaskan, penertiban dilakukan demi menciptakan kota yang tertata dan layanan telekomunikasi yang aman bagi masyarakat.
“Duduk perkaranya sederhana, kita ingin kota yang baik. Pemasangan tiang dan jaringan harus benar, berizin, dan tertib. Ada yang memakai aset Pemkab, maka harus mengikuti aturan, termasuk sewa,” ucapnya.
Sekda menegaskan bahwa penertiban akan terus berjalan hingga seluruh ISP mematuhi aturan.
“Gerakan ini akan diteruskan sampai mereka tertib. Sudah kami beri waktu, jika mereka tidak memotong jaringan sendiri, Pemda yang akan melakukan pemotongan. Kalau kabel sudah tidak mempan, tiangnya yang kita potong,” ungkap Andang.
Ia juga mendorong agar di masa depan pemasangan jaringan dilakukan secara lebih rapi, termasuk opsi penggunaan tiang bersama, hingga rencana jangka panjang pembangunan ducting bawah tanah.
“Jalan kita sempit, tiangnya terlalu banyak, jadi tidak indah. Mumpung belum separah kota-kota besar, kita rapikan sejaksekarang,” Pungkas Andang.
