Pilarjateng.com, Demak – Kepolisian Resor Demak, Jawa Tengah menggelar Apel Pasukan Operasi Keselamatan Candi 2026 di Lapangan Wicaksana Laghawa, Senin (2/2/2026). Apel ini menandai dimulainya operasi kepolisian yang bertujuan menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Apel pasukan diikuti oleh personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta pelajar SMA Negeri 1 Demak. Keterlibatan lintas sektor tersebut mencerminkan upaya kolaboratif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.
Operasi Keselamatan Candi 2026 mengusung tema “Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman, nyaman, dan selamat untuk pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026.” Operasi ini merupakan bagian dari langkah cipta kondisi guna mempersiapkan situasi lalu lintas yang kondusif sebelum memasuki periode arus mudik dan balik Lebaran.
Apel pasukan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Demak dan pejabat utama Polres Demak. Wakapolres Demak, Kompol Hendrie Suryo Liquisasono, bertindak sebagai pimpinan apel dan membacakan amanat Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo.
Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Tengah menyoroti dinamika persoalan lalu lintas yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pertumbuhan penduduk. Perkembangan teknologi digital, termasuk kehadiran layanan transportasi berbasis aplikasi, turut membawa perubahan signifikan terhadap pola mobilitas masyarakat.
“Permasalahan lalu lintas saat ini berkembang secara dinamis. Jumlah kendaraan terus bertambah, populasi meningkat, dan kemajuan teknologi transportasi menuntut kita untuk menyesuaikan pola pengelolaan lalu lintas secara lebih adaptif,” ujar Kapolda dalam amanat yang dibacakan Kompol Hendrie.
Kapolda menegaskan, kondisi tersebut menuntut jajaran Polri, khususnya satuan lalu lintas, untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kemampuan dalam menghadapi tantangan ke depan. Pendekatan Presisi, yang menekankan aspek prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, dinilai menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas.
“Polantas harus mampu mengantisipasi dampak modernisasi transportasi dengan tetap mengedepankan pendekatan Presisi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara adil, profesional, dan berorientasi pada keselamatan,” lanjutnya.
Operasi Keselamatan Candi 2026 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Sebanyak 3.592 personel dikerahkan dalam operasi ini, terdiri dari 279 personel Satgas Polda Jawa Tengah dan 3.313 personel dari satuan wilayah jajaran.
Operasi ini mengedepankan langkah preemtif dan preventif yang disertai penegakan hukum secara selektif terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Data kepolisian mencatat, sepanjang tahun 2025 terdapat 522.589 pelanggaran lalu lintas. Angka tersebut menurun sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 692.374 pelanggaran.
Meski menunjukkan tren penurunan, Kapolda menilai upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas masih perlu dilakukan secara konsisten.
Dalam operasi ini, penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) baik statis maupun mobile, disertai pemberian teguran secara langsung di lapangan. Sasaran operasi difokuskan pada pelanggaran kasat mata dan berisiko tinggi, seperti tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, serta penggunaan telepon seluler saat berkendara.
Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme personel selama operasi berlangsung. Ia mengingatkan agar seluruh anggota menghindari tindakan kontraproduktif yang dapat mencoreng citra Polri.
Melalui Operasi Keselamatan Candi 2026, Kapolda berharap dapat terbangun budaya tertib berlalu lintas di Jawa Tengah, sehingga tercipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berkelanjutan, khususnya menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026.
“Kedepankan langkah preemtif dan preventif yang edukatif dan humanis. Jaga integritas, hindari penyimpangan, dan bangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional,” tegasnya.
