REMBANG – Untuk menekan angka penularan dan kematian akibat tuberkulosis (TBC), Pemerintah Kabupaten Rembang meluncurkan Program Eliminasi TBC Komunitas, di Cinematoh Cafe, Kamis (13/2/2025).
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Darmono menyampaikan, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam upaya eliminasi TBC, termasuk memperkuat deteksi dini, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mempercepat pengobatan dengan pendekatan berbasis komunitas.
“Penanganan TBC ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi butuh semua pihak. Dari masyarakat dan OPD terkait, harapannya bisa membantu bagaimana program penanganan TBC ini bisa lebih baik lagi. Pemkab Rembang akan terus mengawal program ini, agar berjalan optimal,” jelasnya.
Disampaikan, pihaknya menyadari TBC masih menjadi tantangan besar di Indonesia, yang saat ini menempati peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, setelah India.
“Dengan adanya program ini, kami berharap dapat mempercepat eliminasi TBC, memperbaiki kualitas hidup penderita, dan meminimalkan penularan ke orang lain. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap elemen dalam program ini, berjalan efektif,” imbuhnya.
Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia, Supriyanto mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkab Rembang, dalam menjalankan program ini. Menurutnya, program TBC Komunitas sebenarnya telah berjalan di Kabupaten Rembang sejak 2018, namun sempat terhenti setelah dua tahun, akibat pengurangan wilayah pelaksanaan.
“Di 2025 ini, diintervensi kembali dengan dukungan dari pemerintah daerah, jadi ada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang melaksanakan program ini,” terangnya.
Setelah peluncuran ini, lanjutnya, pihaknya bersama pemerintah daerah akan menggelar pelatihan kader kesehatan dan penyuluhan tentang TBC, diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang ketat.
“Kegiatan yang harus dilakukan adalah skrining pasien TBC, termasuk investigasi kontak. Nanti kita minta data dari Puskesmas. Penemuan satu pasien positif dari kegiatan ini, ada reward-nya sebesar Rp200 ribu, biar semangat,” bebernya.
Ia menambahkan, selain insentif bagi kader kesehatan, seluruh kegiatan yang dilakukan di lapangan akan dibiayai oleh Global Fund. Pihak pemkab juga akan memastikan koordinasi yang erat antara kader kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas dalam pelaksanaan program tersebut.
