Pilarjateng.com, Wonosobo – Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 tingkat Kabupaten Wonosobo digelar dengan penuh makna di Aula Kantor Kecamatan Garung, Rabu (3/12/2025). Tidak sekadar seremoni, kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus komitmen bersama untuk memperkuat layanan publik yang inklusif dan memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara di berbagai sektor.
Camat Garung, Priyo Cahyono, dalam sambutannya menegaskan bahwa momentum peringatan HDI harus mampu memperluas cara pandang masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Menurutnya, para penyandang disabilitas menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan dan membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk memperoleh akses yang sama dalam pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, hingga pelayanan publik.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan publik yang ramah disabilitas serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Peringatan ini bukan hanya acara seremonial, tetapi pengingat agar semangat perjuangan saudara kita penyandang disabilitas terus diberi ruang dan dukungan,” ujarnya.
Priyo juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor pemerintah, organisasi, komunitas, dan masyarakat umum untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan yang aman, nyaman, serta inklusif bagi semua.
Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW), Syaifurrohman, menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah daerah atas regulasi yang telah mengakomodasi hak penyandang disabilitas, seperti UU Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap fasilitas publik yang ramah bagi semua.
“Fasilitas publik harus didesain agar dapat digunakan semua kalangan. Penyandang disabilitas datang dari berbagai latar belakang dari kecelakaan, penyakit, hingga faktor usia. Mereka membutuhkan ruang yang aman dan inklusif,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemberdayaan penyandang disabilitas bukanlah melalui bantuan instan seperti sembako atau bantuan uang tunai. Pemberdayaan seharusnya dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan agar penyandang disabilitas dapat mandiri dan berdaya. Ia mencatat terdapat hampir seribu anak berkebutuhan khusus di sekolah formal serta lebih dari 4000 penyandang disabilitas yang tercatat pada bidang sosial.
“Kami berharap perhatian pemerintah diberikan melalui pendekatan humanis menyapa, mendengar, memahami kebutuhan mereka agar mereka dapat tumbuh mandiri dan percaya diri,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pengukuhan Layanan Inklusif Disabilitas (LIDI) Penanggulangan Bencana, sebuah program strategis untuk memastikan partisipasi aktif dan perlindungan penyandang disabilitas dalam seluruh siklus manajemen bencana.
Pengukuhan LIDI dilakukan oleh Kepala BPBD Kabupaten Wonosobo sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengarusutamakan inklusi dalam kebijakan dan penanganan kebencanaan.
Peringatan HDI 2025 di Wonosobo menjadi penegasan bahwa inklusi bukan hanya slogan, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam pelayanan publik sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyatakan siap terus memperkuat sinergi untuk menghadirkan lingkungan yang adil, ramah, dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali.
