Pilarjateng.com, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan mengajak komunitas pekerja informal turut berkolaborasi dalam program jaminan sosial yang mereka tawarkan. Saat ini, baru 13 persen dari total 60 juta pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan sekaligus memperluas kepesertaan. Pekerja rentan, seperti petani dan nelayan, menjadi target utama dalam upaya meningkatkan perlindungan jaminan sosial bagi kelompok ini.
“Kami dorong pekerja informal seperti pedagang, ojek online, petani, nelayan dan lainnya untuk bergabung,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan Persnya.
Anggoro menekankan pentingnya inovasi dan pendekatan khusus untuk menjangkau pekerja informal. BPJS Ketenagakerjaan juga berupaya menyederhanakan proses pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja informal.
“Ini agar memudahkan akses dan mendorong lebih banyak pekerja untuk bergabung. Peningkatan literasi keuangan serta pemahaman pentingnya jaminan sosial menjadi bagian dari upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Anggoro.
Di kesempatan yang lain, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit, Farah Diana menjelaskan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit berkomitmen untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga akan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna memperluas jangkauan kepesertaan.
“Sektor informal memerlukan perhatian khusus karena pekerja di sektor ini lebih rentan terhadap risiko sosial, seperti kecelakaan kerja atau kematian,” jelasnya, Senin (17/2/2025).
“Kami akan terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di wilayah Semarang Majapahit, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal,” imbuh Farah.
