Kemendagri Dorong Kolaborasi Daerah Atasi Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan

Avatar photo

- Reporter

Sabtu, 12 April 2025 - 13:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, saat diwawancarai awak media di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Lantai 3, Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, saat diwawancarai awak media di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Lantai 3, Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Pilarjateng.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kepala daerah untuk meningkatkan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini terutama berlaku bagi komoditas strategis seperti cabai yang kerap terdampak cuaca ekstrem dan distribusi yang tidak merata.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kerja sama antardaerah agar pasokan komoditas dapat saling melengkapi.

“Jadi kalau tidak ada di satu daerah maka akan bergeser ke [daerah] lain untuk mengatasi itu. Yang lain adalah urban farming, menanam cabai dan lain-lain,” kata Bima kepada awak media usai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik, di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Lantai 3, Graha Mandiri, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Baca Juga:  OJK Tetapkan 1.277 Sanksi Atas Pelangggaran Peraturan Pasar Modal dan Kepatuhan Pelaporan

Bima juga meminta kepala daerah untuk aktif memantau kondisi pangan dan melakukan operasi pasar secara berkala. Langkah cepat dan antisipatif dinilai penting agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terdampak secara ekonomi.

“Kami meminta para kepala daerah untuk memantau di situ supaya bisa mengambil langkah-langkah cepat bagaimana menyediakan suplai komoditas-komoditas yang sulit tadi,” tambahnya.

Baca Juga:  OJK dan Kemenkes RI Perkuat Ekosistem Asuransi, Dorong Pembiayaan Kesehatan Murah

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga Pemilu. Tertib administrasi kependudukan diharapkan berdampak pada terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara.

Apalagi, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk memaksimalkan pendataan kependudukan.

Bima menambahkan, pemerintah tidak melarang daerah membuka wilayahnya bagi pendatang. Sebaliknya, pemerintah mengapresiasi kepala daerah yang menerapkan kebijakan keterbukaan.

“Silakan masuk, pindah, kerja, dan lain-lain. Tapi syaratnya adalah tertib administrasi kependudukan,” lanjutnya.

Baca Juga:  OJK Dorong Penguatan BPR Milik Pemda Melalui Kelompok Usaha Bersama

Dalam kesempatan yang sama, Bima juga menanggapi gempa yang terjadi di Bogor. Menurutnya, hal yang paling penting adalah mitigasi. Ia mengimbau para kepala daerah untuk proaktif berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta mengantisipasi titik-titik rawan yang berbahaya.

“Ini kan baru diketahui ya, ternyata Gunung Salak, Gunung Gede, sekarang sudah ada kecenderungan aktif. Ini tetap harus juga diwaspadai, mitigasinya seperti apa, dan harus diinformasikan kepada warga,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel pilarjateng.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

OJK: Perbankan Tetap Optimis, Kinerja dan Risiko Terjaga di Triwulan III 2026
Kapulaga Dorong Keluarga Naik Kelas dari Keterampilan hingga Akses Pasar
BI Jateng dan Pemkab Wonosobo Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan
OJK dan Kemenkes RI Perkuat Ekosistem Asuransi, Dorong Pembiayaan Kesehatan Murah
Jateng Kembali Kirim Bantuan Korban Gempa NTT, Prioritaskan Kebutuhan Dasar
OJK Tetapkan 1.277 Sanksi Atas Pelangggaran Peraturan Pasar Modal dan Kepatuhan Pelaporan
Konvensi RSKKNI Perkuat Standardisasi Kompetensi Profesi Perancang Peraturan
Sambut HUT ke-81 RI dan Hari Pelanggan Nasional, PLN Hadirkan Promo Tambah Daya 50 Persen

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 05:21 WIB

Kapulaga Dorong Keluarga Naik Kelas dari Keterampilan hingga Akses Pasar

Selasa, 8 September 2026 - 18:35 WIB

BI Jateng dan Pemkab Wonosobo Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan

Kamis, 3 September 2026 - 21:06 WIB

OJK dan Kemenkes RI Perkuat Ekosistem Asuransi, Dorong Pembiayaan Kesehatan Murah

Selasa, 1 September 2026 - 03:26 WIB

Jateng Kembali Kirim Bantuan Korban Gempa NTT, Prioritaskan Kebutuhan Dasar

Selasa, 1 September 2026 - 03:04 WIB

OJK Tetapkan 1.277 Sanksi Atas Pelangggaran Peraturan Pasar Modal dan Kepatuhan Pelaporan

Berita Terbaru

Tim Gabungan kembali menggelar operasi rokok ilegal di Kabupaten Wonosobo pada Kamis (10/9/2026).

Daerah

Tim Gabungan Wonosobo Amankan 2.188 Batang Rokok Ilegal

Jumat, 11 Sep 2026 - 09:54 WIB