Pilarjateng.com, Wonosobo – Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bagi seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) perangkat daerah. Kegiatan yang diikuti Sekretaris Dinas dan pejabat terkait, berlangsung di Aula Wijaya Kusuma RSUD Setjonegoro, Kamis (27/2/2025).
Bimtek merupakan langkah strategis Pemkab Wonosobo untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, sebagai komitmen pemerintah dalam melaksanakan keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, Pemkab Wonosobo menetapkan beberapa regulasi gunamendukung keterbukaan informasi publik, termasuk Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam paparannya, Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti menyampaikanterkait klasifikasi informasi publik dan pentingnya penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Menurutnya,penyusunan informasi tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana menjamin hak masyarakat atas akses informasi yang jelas dan akurat.
“Penyusunan informasi publik harus dilakukan dengan uji konsekuensi yang tepat. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan publik,” ungkapnya.
Selain itu, tegas Ermy, pentingnya keterbukaan informasi dalam meminimalisir sengketa informasi. Pasalnya, tidak ada yang dapat menjamin bahwa sengketa informasi tidak akan terjadi. Maka, langkah-langkah preventif, seperti pengelolaan permohonan informasi yang baik, dapat meminimalisir potensi sengketa.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo, yang juga menjabat sebagai PPID Utama, Fahmi Hidayat, menambahkan,Bimtek merupakan bagian dari upaya untuk menjaga predikat “informatif” yang telah diraih oleh Pemkab Wonosobo. Ia berharap agar seluruh perangkat daerah bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman tentang keterbukaan informasi publik dan menerapkannya dengan lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan, kami berharap keterbukaan informasi publiktidak hanya menjadi sebuah label, tetapi benar-benar menjadi budaya yang tercermin dalam pelayanan sehari-hari kepada masyarakat. Dengan keterbukaan ini, masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” ujar Fahmi.
Dalam Bimtek ini, peserta diajak untuk lebih memahami bagaimana mengemas dan menyajikan informasi di berbagai platform, baik website maupun media sosial, gunamemastikan informasi yang disampaikan bisa diakses dengan mudah oleh publik.
Fahmi mengingatkan, Penetapan DIP paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Sehingga setelah mengikuti Bimtek PPID Pelaksana Badan, Dinas dan Kecamatan wajib menyusun dan menetapkan DIP di lingkungan OPD masing-masing. DIP yang sudah ditetapkan dilaporkan ke DIskominfo Wonosobo paling lambat tanggal 20 Maret 2025.
Sebagai PPID Utama, Diskominfo menginventarisir usulan DIK dari Badan/Dinas. Selanjutnya, Diskominfo mengundang Badan/Dinas yang usulan DIKnya terverifikasi guna melakukan uji konsekuensi pada minggu ke dua Bulan April 2025.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemkab Wonosobo dapat terus mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya.
