Pilarjateng.com, Magelang – Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menghadirkan Panglima TNI Jenderal TNI, Agus Subiyanto, dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang, Minggu (19/4).
Dalam paparannya, Panglima TNI menyoroti perkembangan lingkungan strategis global yang masih diwarnai berbagai konflik di sejumlah kawasan dunia, seperti konflik di Timur Tengah, Rusia–Ukraina, serta ketegangan di kawasan lainnya yang berpotensi memengaruhi stabilitas global.
Menyikapi hal tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya kewaspadaan nasional serta penguatan sinergi antara seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, dalam menghadapi tantangan global tersebut.
Ia menegaskan bahwa TNI memiliki peran tidak hanya dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.
Panglima TNI mendorong adanya kolaborasi aktif antara TNI dan DPRD di daerah guna memperkuat ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Silakan (TNI) diajak membangun wilayah-wilayah Bapak–Ibu sekalian untuk mempercepat pembangunan di wilayah dan bisa menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Panglima TNI juga menyampaikan penguatan struktur pertahanan melalui pembentukan satuan-satuan baru, termasuk rencana pembentukan 37 Komando Daerah Militer (Kodam), 15 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), serta 8 Pasukan Marinir (Pasmar) di berbagai wilayah Indonesia.
Di samping itu, TNI juga mengembangkan pembentukan batalyon baru secara bertahap, dengan target 150 batalyon setiap tahun sebagai bagian dari penguatan pertahanan sekaligus dukungan terhadap pembangunan daerah.
Batalyon tersebut dirancang tidak hanya untuk fungsi pertahanan, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung kegiatan produktif masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, konstruksi, dan pelayanan kesehatan.
“Ini sesuai dengan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, salah satunya ada membantu tugas Pemda untuk membantu percepatan pembangunan, jadi jangan ada persepsi yang lain-lain,” jelas Panglima TNI.
Melalui KPPD yang berlangsung 15-19 April, Lemhannas RI mendorong para pimpinan DPRD untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis serta menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan daerah yang selaras dengan kepentingan nasional.
