Pilarjateng.com, Batang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah langkah menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.
Salah satu upaya yang didorong Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen adalah modifikasi cuaca. Hal itu untuk mengurangi dampak kekeringan yang berkepanjangan.
“Dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini,” kata Taj Yasin, seusai memberikan mauidhah hasanah pada acara Dzikro Maulidurrosul Muhammad SAW di Ponpes Ar Roudloh Babadan, Limpung, Batang, Selasa (25/8/2026).
Dorongan tersebut disampaikan menyusul peringatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofifika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, yang menetapkan 14 daerah dalam status Awas kekeringan meteorologis, untuk periode 21-31 Agustus 2026.
Ke-14 daerah tersebut yakni Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, dan Wonogiri.
Pihak BMKG juga memprakirakan seluruh wilayah Jawa Tengah masih berpeluang mengalami curah hujan rendah hingga akhir September, dengan awal September dipetakan sebagai fase paling kering.
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin mengatakan, peringatan kekeringan juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan air dalam jangka panjang. Salah satunya, dengan memastikan pembangunan tetap menyediakan ruang bagi air untuk meresap ke dalam tanah.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menyoroti pembangunan permukiman yang terlalu banyak menggunakan beton, sehingga mengurangi area resapan.
“Ini peringatan buat kita, bahwa ke depan kita harus membenahi infrastruktur tanah kita. Pori-porinya harus diperhatikan,” ujarnya.
Gus Yasin mendorong agar pembangunan perumahan tidak seluruhnya menutup permukaan tanah dengan beton. Menurutnya, keberadaan sumur biopori dan sumur resapan di lingkungan rumah, perlu diperbanyak.
Sementara, untuk menghadapi dampak kekeringan yang sudah terjadi, Pemprov Jateng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiagakan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.
Wagub mengatakan, koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk memastikan ketersediaan air yang layak dikonsumsi bagi warga di wilayah terdampak.
